kewenangan pengadilan niaga. July 6, 2014 yulinuriislamiah Leave a comment. kewenangan pengadilan niaga

Pengadilan niaga adalah pengadilan khusus yang mempunyai kekuasaan memeriksa dan memutus perkara-perkara perniagaan yang didirikan dalam lingkungan peradilan umum. Pihak yang digugat merupakan pihak yang menggunakan merek dagang tanpa hak atau tanpa izin. Selain kewenangan absolut dan relatif, Pengadilan Niaga juga memiliki kewenangan secara komprehensif. Solusi kebutuhan dan permasalahan hukum Anda melalui pemanfaatan teknologi. Perdata Gugatan. Surabaya (5/8) – Menyikapi perubahan mendasar pasca lahirnya. Pasal 55 ayat (1) UU Perbankan Syariah. namun kewenangan penyelesaian sengketa bisnis di Pengadilan Niaga saat ini masih terbatas pada masalah kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang serta sengketa tertentu di bidang hak kekayaan intelektual. 37Pengadilan niaga me miliki kewenangan untuk m engadili sengk eta . Jika dibandingkan dengan yurisdiksi wilayah pengadilan negeri, kelima pengadilan niaga tersebut mempunyai kewenangan wilayah yang sangat luas. Pertama, dipindahkannya kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara paten dan merek dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Niaga. Kewenangan absolut merupakan wewenang yang diberikan secara mutlak untuk memisahkan kepentingan. Dibentuk berdasarkan pasal 306 Undang-Undang No. Setahun kemudian, pengadilan niaga dibentuk dibentuk dengan UU Nomor 4 Tahun 1998. KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA DALAM MENYELESAIKAN PERMOHONAN. Sebelum diubahnya UU No. Kewenangan relatif berarti kewenangan pengadilan negeri tertentu berdasarkan yuridiksi wilayahnya. Sebelum adanya Undang-Undang Kepailitan, kewenangan kompetensi absolut untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan kepailitan ada pada peradilan umum. 28 Selain itu, Pasal 303 UUK dan PKPU mempertegas kewenangan Pengadilan Niaga yang terkait dengan perjanjian yang memuat klausul arbitrase, yaitu : “Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonanHasilnya adalah perlu diterbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang penentuan garis batas kewenangan antara kedua lembaga peradilan tersebut, yaitu bahwa kompetensi Pengadilan Niaga adalah semua sengketa yang telah ditentukan UU Nomor 20 Tahun 2016 untuk diselesaikan oleh Pengadilan Niaga dan sengketa keperdataan yang terkait. macam-macam sengke ta dibidang hak cip ta antara lain: a. 2. Kewenangan relatif pengadilan merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu berdasarkan yurisdiksi wilayahnya, yaitu untuk menjawab pertanyaan “Pengadilan Negeri wilayah mana yang berwenang untuk mengadili suatu perkara?”. Menurut Beliau, kegamangan Pengadilan dalam menyikapi masalah ini dapat dimaklumi karena dari hulunya yaitu Pembuat undang-undang tidak memberikan. 4. Pengadilan. (kewenangan yurisdiksi peradilan). Pst merupakan gugatan yang dilakukan oleh pekerja karena tidak dilaksanakannya Putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang berkekuatan hukum tetap. Karena itu, penulis akan berfokus terhadap permasalahan kewenangan relatif Pengadilan HAM di Indonesia, terutama dalam kasus Pengadilan HAM “Peristiwa Paniai Berdarah 2014”. bahwa pengadilan niaga merupakan Pengadi lan Khusus yang berada di lingkungan peradilan umum sesuai dengan amanat undang-undang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara kepailitan dan penundaan kewajiban dan pembayaran utang, yang menyelenggarakan peradilan secara tert ib dan disiplin demi tegaknyaBerikut ini 4 (empat) hal yang khas dari pengadilan niaga yang perlu diketahui publik: Pertama, kompetensi absolut. Berdasarkan Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU Kekuasaan Kehakiman”) , pengadilan niaga merupakan salah satu bentuk pengadilan khusus [7] yang berada di lingkungan peradilan umum. Pada awalnya, kompetensi absolut Pengadilan Niaga terbatas hanya mengadili perkara-perkara berdasarkan Undang-Undang Kepailitan yang baru. 2) Akibat hukum dari pembatalan merek dagang yang di putus Pengadilan Niaga Semarang yaitu apabila putusan sudah mempunyai kekuatanPengadilan Negeri berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah kewenangannya. a. 183 B. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus Jalan Bungur Besar Raya No 24, 26, 28 Kemayoran, Jakarta Pusat Telp. Pasal 6 ayat (3) beserta Penjelasannya dan Pasal 224 ayat (6) sepanjang menyangkut kata “ayat (3)” UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak. Melalui UUK, kewenangan mutlak (kompetensi absolut) Pengadilan Umum untuk memeriksa. “Proses gugatan sengketa merek itu merupakan kewenangan absolut dari pengadilan niaga maka terdapat beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan untuk suatu sengketa merek baik secara hukum perdata,. Kewenangan Pengadilan Niaga Mengadili Putusan Homologasi Antara Pekerja Dengan PT. 15/Pdt. 2019. 6 Peradilan atau pengadilan niaga didirikan pada tahun 1998 di Jakarta Pusat. Eksistensi Pengadilan Niaga difungsi kan tentang Perbankan Syariah, beralih menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Kompetensi Pengadilan Niaga Menurut UUK-PKPU, pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara permohonan Kepailitan adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum si debitur. Pengadilan Niaga dibentuk menurut UU Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang tentang. Kata Kunci: Kepastian Hukum; Upaya. Kewenangan Pengadilan Agama Kewenangan mengadili atau kompetensi yurisdiksi pengadilan adalah untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan memutus suatu perkara, sehingga pengajuan perkara tersebut dapat diterima dan tidak ditolak dengan alasan pengadilan tidak berwenang mengadilinya. Pengadilan Niaga. 2. Menurut UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa,. 2023. Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum. mengesampingkan kewenangan Pengadilan Niaga untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan pernyataan pailit. kewenangan pengadilan agama di Indonesia, Mahkamah Syar’iyah juga memiliki kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang dalam bidang pidana Islam (jinayah). <p>Berdasarkan UU No. Di lingkungan peradilan umum dapat dibentuk pengadilan khusus. Menampilkan lebih banyak (Halaman) Menampilkan lebih banyak (Halaman) Unduh sekarang (13 Halaman) Teks penuh (1) BAB II . H. 2019. Namun pada tahun 2001, kompetensi tersebut diperluas sehingga mencakup kewenangan untuk mengadili perkara Hak a A tas. 44 Tahun 2021 itu. id . Saat ini di Indonesia, pengadilan niaga terdapat di lima kota besar yakni Jakarta, Medan, Surabaya, Makassar, dan Semarang. Pasca lahirnya Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012, quo vadis tentang kewenangan mengadili antara Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara normatif telah berakhir danPutusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. Hukum Acara Pengadilan Niaga Miko Kamal SH Bung Ha (a, LL. Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 254/Pdt. Ruang lingkup kewenangan Pengadilan Niaga tidak hanya mencakup perkara kepailitan dan PKPU saja, tetapi juga mencakup sengketa-sengketa komersial lainnya seperti sengketa di bidang hak kekayaan intelektual dan sengketa dalam proses likuidasi bank yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan ketentuan. 2022. Namun, setelah UU Cipta Kerja diundangkan maka pelaku usaha dapat mengajukan keberatan terhadap Putusan KPPU ke Pengadilan Niaga paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan Putusan KPPU (Pasal 118 angka 1 UU Cipta Kerja). Kewenangan Pengadilan Niaga tidak hanya mengadili perkara kepailitan dan penundaan kewajiban dan pembayaran utang (PKPU), namun juga perkara sengketa dalam proses likuidasi dan pembatalan perbuatan hukum bank yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan (“LPS”) dan perkara di bidang hak kekayaan intelektual (“HKI”). Hakim Pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang. (2) Sengketa di bidang perniagaan yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan-pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri. 3. Penelitian dilakukan bertujuan untuk mengetahui kewenangan luar biasa (extra ordinary power) yang dimiliki oleh Pengadilan Niaga melalui Pasal 300. Menkumham mencoret merek yang bersangkutan. 2021. Sampai saat ini, ada dua masalah dan dua. July 6, 2014 yulinuriislamiah Leave a comment. terjadi perluasan kewenangan Pengadilan Niaga tidak hanya kasus dalam kepailitan dan PKPU tetapi meliputi kasus-kasus sengketa bisnis. (2020). 2021. Pengertian dan Tugas Wewenang Peradilan Umum (Pengadilan Negeri, MA, dll) October 18, 2022 by Admin. Untuk mengakomodir penyelesain sengketa HKI di pengadilan niaga, pemerintah telah merevisi UU Nomor 4 Tahun 1998 dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Di samping itu dibentuknya Pengadilan Niaga juga dimaksudkan untuk menciptakan suatu iklim kondusif bagi pelaku usaha, terutama sekali bagi investor asing, dalam hal adanya suatu kepastian hukum atau predictibility dalam berbisnis. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Syarkawi Rauf, mengingatkan bahwa lembaga yang dipimpinnya bukanlah pengadilan. Tugas dan Wewenang Pengadilan Niaga. 7. id Minggu, 01 Oktober 2023Kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa. Tulisan ini difokuskan pada tiga hal, pertama, apa penyebab perkara tersebut masih menjadi kewenangan Pengadilan Niaga, kedua, apa akibat hukum jika perkara tersebut diselesaikan melalui Pengadilan Niaga danKEWENANGAN PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI DALAM PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN LEMBAGA BISNIS SYARIAH (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1016 K/Pdt. Pada awalnya, kompetensi absolut Pengadilan Niaga terbatas hanya mengadili perkara-perkara berdasarkan Undang-Undang Kepailitan yang baru. Tahap pendaftaran. Alasan majelis Pengadilan Niaga, dalam surat keputusan Ketua BPPN No. Penelitian hukum yang dilakukan disini bertujuan untuk memberikan. Pelatihan khusus. Pengadilan Niaga yang pertama dibentuk adalah Pengadilan Niaga Jakarta Pusat disusul di Makassar, Surabaya, Medan, dan Semarang. disamping adanya arbitrase. 5 Oleh karena itu, kelima. Permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan (Pasal 2menjadi kewenangan Pengadilan Niaga saat ini adalah persoalan Hak atas Kekayaan Intelektual. Di dalam beberapa kontrak bisnis terdapat klausul yang mengatur pilihan forum, tetapi ketlka pihak debitur dalam keadaan berhenti membayar, kredltur mengajukan permohonan paillt ke Pengadilan NIaga. Secara kelembagaan sistem peradilan kita memiliki Pengadilan Niaga yang sesungguhnya merupakan alih bahasa dari Comercial Court yaitu pengadilan khusus yang sejatinya memiliki kewenangan mengadili sengketa-sengketa komersial atauAda baiknya mengingat keunggulan Pengadilan Niaga dalam penyelesaian sengketa bisnis, kewenangan Pengadilan Niaga dapat diperluas termasuk dalam bidang wanprestasi dan perbuatan melawan hukum bagi sengketa bisnis lainnya. atas klausul arbitrase, serta kewenangan absolut Pengadilan Niaga (extraordinary power) dalam perkara kepailitan. Peradilan atau pengadilan niaga didirikan pada tahun 1998 di Jakarta Pusat. Kewenangan Relatif Pengadilan. Pada dasarnya prosedur penyelesaian sengketa melalui arbitrase, menggunakan hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam Herzien Inlandsch Reglement (“HIR”) dan Undang-Undang No. Non Koresponden. 2020. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Dilihat: 56698. Sengketa Kewenangan Mengadili; Perdata; Pajak; TUN; Pidana Umum; Putus. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan disebutkan bahwa sengketa dalam proses likuidasi diselesaikan melalui Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga yang pertama dibentuk Salah satu persoalan yang sangat mendesak dan memerlukan pemecahan saat ini setelah penyempurnaan aturan kepailitan adalah pembentukan Pengadilan Niaga sebagai pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Umum. Pengadilan Niaga berwenang memeriksa dan memutus sengketa gugatan Perbuatan Melawan Hukum sepanjang objek sengketa termasuk boedel pailit. Kewenangan Pengadilan - Salah satu hal penting jika ingin mengajukan gugatan ke pengadilan adalah memerhatikan bahwa gugatan yang akan diajukan oleh Penggugat adalah benar ditujukan kepada badan peradilan yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut. Komisi Banding Cita menjelaskan UU Paten teranyar ini juga memberi kewenangan kepada Komisi Banding yang lebih besar. Kamus Besar Bahasa Indonesia ↗ (KBBI) menyebutkan bukan peradilan umum, melainkan pengadilan umum. Pst)". (umum dan niaga). (2) Sengketa di bidang perniagaan yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan-pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Niaga pada. 4 Rahayu Hartini, Ibid. Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Memeriksa Perkara Kepailitan yang Sebelumnya Telah Diajukan ke Arbitrase Terlebih Dahulu Krisis moneter yang terjadi dan berawal pada pertengahan 1997 menjadi alasan dibentuknya pengadilan niaga. 30 Konsekuensinya, bahwa suatu Pengadilan tidak dapat memeriksa. Oleh. ac. Tidak termasuk daripada kewenangan Pengadilan Niaga Surabaya untuk memutus penyelesaian kasus kepailitan melainkan persoalan wanprestasi dan dilanjutkan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung dengan lahirnya putusan MA NO. 4 Pengadilan Niaga merupakan bentuk peradilan khusus yang bertugas untuk menyelesaikan masalah-masalah niaga secara cepat, seperti kepailitan atau hak. 43 3. Pihak pengadilan melalui Putusan Nomor 10/ PDT. PST menyatakan bahwa pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara. menguasai pengetahuan di bidang masalah-masalah yang menjadi lingkup kewenangan Pengadilan Niaga. Latar Belakang Hak atas kekayaan intelektual adalahdimiliki. “Anggapan ini salah dan KPPU bukanlah pengadilan," kata. Namun demikian jika diperhatikan Pasal 1 angka 7 UU Kepailitan dan PKPU, yang menentukan “pengadilan adalah pengadilan niaga dalam lingkungan peradilan umum. Adapun . 3 Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Memeriksa. Pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu, yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan. Sari Keramindo International (Studi Putusan No. Fakultas Hukum. Pengaturan tentang kekhususan hukum acara pengadilan niaga terpisah-pisah sesuai dengan objek sengketa yang diajukan. Kewenangan Relatif. PST. A. Kewenangan Pengadilan Niaga didirikan pada tahun 1998 dimana pada awalnya Pengadilan Niaga terbatas hanya mengadili perkara berdasarkan Undang-Undang Kepailitan yang baru. Hal ini ditunjukkan dengan adanya dua bentuk kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Niaga yaitu sebagai berikut: a. Dasar. 9 D. 126. kewenangan sebagai pemohon pernyataan pailit bagi bank. 93 Kewenangan absolut Pengadilan Niaga dalam memeriksa dan memutus suatu perkara diatur dalam Pasal 300 ayat 1 UUK dan PKPU, yang secara tegas. Kewenangan peradilan militer -Peradilan Tata Usaha negara merupakan pengadilan tingkat Banding yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara yang diputus oleh pengadilan tata usaha negara dan merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakir mengenai sengketa kewenangan mengadili antar tata usaha negara di. Pengadilan Niaga juga berwenang menangani sengketa-sengketa komersial lainnya seperti sengketa di bidang hak kekayaan intelektual dan sengketa dalam proses likuidasi bank yang. Tetapi pada tahun 2001, terjadi perluasan yang mencakup kewenangan untuk mengadili perkara Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), meliputi kewenangan memeriksa. Kompetensi relatif yang dimiliki oleh Pengadilan Niaga adalah berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU No. KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA DALAM MENGADILI PERMOHONAN KEBERATAN ATAS PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT. yang berkaitan dengan UU 37/2004 dan diputuskan oleh Pengadilan Niaga dengan hukum acara perdata yang berlaku bagi perkara permohonan. dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Niaga selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut”. Akan tetapi, hingga saat ini bank syariah di Indonesia menyelesaikan sengketa kepailitan di Pengadilan Niaga. 15/10/2018. Prudential Life Assurance atas gugatan yang diajukan oleh mantan konsultan agen. Pengaturan tentang perluasan kewenangan Pengadilan Niaga ini menunjukkan adanya inkonsistensi, karena tidak diatur dengan Peraturan Pemerintah seperti yang diamanatkan oleh Pasal 280 ayat (2) Undang-Undang No. Pengadilan Niaga sebagai sub sistem dalam kekuasaan kehakiman memiliki kompetensi yang berbeda sekaligus memiliki sejarah kehadiran yang berbeda. kewenangan, antara lain: menjatuhkan putusan membayar ganti rugi pada pihak yang berhak,. 5. Pengadilan Niaga dalam hal ini tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pailit yang diajukan oleh dari kreditur, meskipun ia terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase. UU No. Dasar hukum UU 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor adalah: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 24A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 25, dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 37 Tahun 2004, yang. Kepailitan dan PKPU , serta hal-hal yang berkaitan dengannya, termasuk kasus-kasus actio pauliana dan prosedur renvoi tanpa memperhatikan apakah pembuktiannya sederhana atau tidak (lihat UU No. A. Miko Kamal & Associates. 20 penyelesaian sengketa dalam kepailitan adalah dengan menggunakan upaya perdamaian. Reporter. Namun dalam proses penanganan perkara, investigator KPPU tetap akan menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana biasa karena perubahan tersebut tidak. Berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan, kewenangan pengadilan niaga memutus. , MS. . 28 Tahun 2014. dualisme kewenangan antara Pengadilan Niaga dan Pengadilan Agama dalam perkara kepailitan dan PKPU pada lembaga keuangan syariah disebabkan adanya konflik norma antara UU No 37 Tahun 2004 dan Perma No 2 Tahun 2008, adanya kondisi kekosongan hukum (legal loophole) menyangkut Kepailitan syariah dan. Sus. Lingkup Kewenangan. hakim pengadilan niaga harus mempailitkan apabila terbukti secara sederhana unsur Pasal 2 ayat (1). Undang-Undang No. Sus-Merek/2015/PN Niaga. Sengketa tentang sah atau tidaknya AD dan RUPS yang bersifat privat merupakan kewenangan Peradilan Umum. UU 5/1999 UU 11/2020. MH. Data penelitian kepustakaan dan lapangan dianalisis secara induktif. Dengan menggunakan metode penelitian. Jurnal Penelitin Hukum De Jure Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU K-PKPU, dapat diketahui bahwa pengangkatan kurator adalah kewenangan pengadilan niaga tetapi masing-masing pihak dapat mengusulkan Kurator. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 3 UU Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa “ putusan atas permohonan pernyataan pailit diputus oleh Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur, apabila debitur telah meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia, maka Pengadilan yang berwenang. Sus-Pailit/2010/PN Niaga Smg. Makna perluasan kompetensi yang dimaksud dalam tulisan ini adalah kompetensi absolut, yang menyangkut perkara yang menjadi kewenangan.